Rakernas APEKSI, Wali Kota Jambi Dorong Pemerataan Infrastruktur, Pendidikan dan Layanan Kesehatan

jambikota.go.id | Pemerintah Kota Jambi

Medan - Dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, yang juga selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI Sumatera Bagian Selatan menyampaikan laporan dengan berbagai isu-isu krusial yang tengah menjadi tantangan daerah saat ini.

Hal itu ia sampaikan pada agenda kegiatan Rapat Sidang Pleno APEKSI yang dilangsungkan pada Kamis malam (02/07/2026). Dengan diikuti oleh seluruh delegasi dari 98 Kota seluruh Indonesia.

Penyampaian isu-isu strategis yang disampaikan Wali Kota Maulana pada kegiatan Rapat Kerja Nasional tersebut mengacu pada hasil pelaksanaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI yang telah dilakukan pada tanggal 26 sampai dengan 28 November 2025 lalu di Kota Jambi.

"Dari Muskomwil tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada Dewan Pengurus APEKSI. Yaitu, agar tetap memberikan dukungan dan memperjuangkan program kerja dari Komwil II APEKSI," ucap Maulana dalam laporannya.

Sebagai rekomendasi paling krusial saat ini, atas nama Komwil II, Maulana mengungkapkan agar Pemerintah Pusat turut mendorong penguatan Pembangunan Daerah melalui mempertahankan besaran dan mengoptimalkan dana transfer pusat ke daerah dengan perhitungan dan pembagian dana bagi hasil daerah yang transnparan dan objektif.

"Kemudian memutakhirkan dana alokasi umum bagi daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan bagi kota - kota, termasuk penyediaan gaji ASN, penyediaan matching program untuk mendukung proyek strategis daerah, mengusulkan penyesuaian gaji dan tunjangan Kepala Daerah sesuai beban dan tanggung jawab, serta meninjau ulang UU No 01 Tahun 2022 tentang HKPD yang berkaitan dengan belanja pegawai maksimal 30℅," ungkap Maulana.

Ia juga mendorong program pembangunan kerja sama daerah dengan lembaga dalam maupun luar negeri, serta peningkatan akses jalan lintas Sumatera Bagian Selatan.

"Kami Wali Kota se-Sumbagsel mendorong agar APEKSI juga mendorong percepatan penyelesaian Tol Sumatera, karena ini menyangkut akses pangan, akses barang dan akses manusia tentunya," ujar Ketua Komwil II.

Selain itu, dirinya juga menyoroti masih adanya ketimpangan di daerah terkait dengan infrastruktur, serta sarana dan prasarana moda transportasi.

"Atas nama Komwil kami juga meminta dukungan Pemerintah Pusat dalam penyediaan transortasi publik perkotaan, pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah- wilayah bagian selatan, mengingat adanya ketimpangan dengan daerah lain," sebut Maulana.

Tak hanya itu, dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Maulana juga berharap adanya pemerataan secara proporsional dan berkeadlian. Terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan.

"Maka diusulkan penambahan lokasi untuk pembangunan Sekolah Garuda diwilyah Sumatera Bagian selatan, dan mendorong berdirinya Rumah Sakit Tematik agar akses kesehatan masyarakat dapat lebih baik, serta merevitalisasi total Balai Latihan Kerja Daerahh untuk meningkatkan keterampilan disejumlah daerah agar berdaya saing," harapnya.

Lebih lanjut, Maulana juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah dapat diberikan kemudahan untuk mengakses pembiayaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui kemudahan regulasi dan berkeadilan.

Atas nama Komwil II APEKSI, Wali Kota Maulana menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kesuksesan pelaksanaan Rakernas ke-18 ini.

"Semoga Rakernas APEKSI ini menghasilkan keputusan yang terbaik untuk semua dan kita tetap bersinergi untuk membangun kota-kota, demi Kota Yang Tangguh Bangsa Yang Berdaulat," pungkas Wali Kota Maulana.

Pada agenda kegiatan Rapat Sidang Pleno APEKSI tersebut, masing - masing Komisariat Wilayah turut menyampaikan berbagai rekomendasi strategis. Seperti pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, banjir, dan digitalisasi, yang diharapkan hasil dari Rakernas XVIIII APEKSI dapat disampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.