Tak Hanya Kelola Sampah, Pemkot Jambi Perhatikan Keselamatan dan Kesejahteraan Operator OPBM
Sabtu, 14 November 2026
Penulis: Agre Ilham Ramadhani | Editor: Eko Oktavianus
Jambi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja rentan, khususnya petugas pengelola sampah berbasis masyarakat. Melalui fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 683 operator Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, Pemkot Jambi juga menyalurkan sebanyak 683 paket bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan para operator yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Penyerahan bantuan dan fasilitasi jaminan sosial tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Jambore Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) se-Kota Jambi, Sabtu (14/11/2026), di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi. Kegiatan ini turut mendapat dukungan Polda Jambi melalui program Green Policing.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, dari 683 operator yang telah mendapatkan fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 53 orang berasal dari kelompok OPBM mandiri, sedangkan lainnya merupakan operator dari kelompok gabungan dan Program Kampung Bahagia. Perluasan kepesertaan masih terus dilakukan secara bertahap terhadap operator lainnya yang sedang dalam proses pengusulan dan penyelesaian administrasi.
Dari total 683 petugas terdata, sebanyak 643 orang telah terdaftar dan menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis, sedangkan sisanya masih berproses atau merupakan ketua RT yang merangkap operator sehingga sudah terlindungi melalui kepesertaan ketua RT.
Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan apresiasi atas dedikasi para operator OPBM, termasuk para petugas perempuan yang disebutnya sebagai Srikandi Kebersihan Kota Jambi. Menurutnya, keberadaan mereka memiliki peran penting dalam mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Ia menegaskan, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan masyarakat, lembaga, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
"Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kota Jambi mendapat dukungan penuh dari Bapak Kapolda Jambi melalui program Green Policing. Ini menjadi bentuk sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih sekaligus meningkatkan kepedulian bersama terhadap persoalan sampah," ujar Maulana.
Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga memaparkan pembenahan sistem pengelolaan sampah yang akan mulai diterapkan pada Januari mendatang. Salah satu fokusnya adalah memperkuat pemilahan sampah sejak dari sumbernya atau rumah tangga.
Melalui sistem tersebut, setiap kendaraan bentor yang rata-rata melayani sekitar 200 kepala keluarga akan berperan mengedukasi masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.
Sampah basah berupa sisa makanan akan diangkut setiap hari guna mencegah timbulnya bau dan potensi penyakit. Sementara itu, sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi, seperti plastik, botol bekas, dan kaleng, akan dikumpulkan secara terpisah sebanyak dua hingga tiga kali dalam sepekan untuk dibawa ke depo kecamatan.
Sampah anorganik yang terkumpul selanjutnya ditimbang dan dikelola melalui kolaborasi dengan BAZNAS serta perbankan. Hasil pengelolaannya direncanakan menjadi tabungan atau dana abadi bagi operator, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hari raya, beasiswa anak, hingga perbaikan kendaraan operasional bentor.
Selain pemilahan sampah anorganik, Pemkot Jambi juga menyiapkan program Agrobiopori berbasis anggaran Kampung Bahagia pada tahun mendatang. Program ini diarahkan untuk mengolah sampah organik dari pekarangan rumah menjadi pupuk dengan memanfaatkan cairan aktivator dari Dinas Pertanian.
"Dari timbulan sampah Kota Jambi yang mencapai sekitar 440 ton per hari, pemilahan sampah plastik secara masif ditargetkan dapat mengurangi sekitar 80 ton per hari dengan nilai ekonomi mencapai ratusan juta rupiah. Ditambah pengurangan sampah organik sebesar 10 hingga 20 persen melalui Agrobiopori," jelasnya.
Maulana menambahkan, setelah sistem pengelolaan sampah dan fasilitas pendukung berjalan optimal, pemerintah akan memperkuat penegakan aturan terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai dan saluran drainase.
"Setelah sistem ini berjalan dengan baik, penindakan akan kita terapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa pun yang tidak taat dan masih membuang sampah sembarangan, baik ke sungai maupun tempat yang tidak semestinya, akan diproses dan diberikan sanksi," tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, Maulana mencontohkan sejumlah praktik pengelolaan sampah yang telah memberikan manfaat ekonomi. Di antaranya pengelolaan sampah plastik di Kecamatan Pelayangan yang turut membantu pembiayaan sekitar 500 hingga 600 warga kurang mampu.
Selain itu, kelompok ibu-ibu di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, telah memanfaatkan hasil pengumpulan sampah plastik untuk membantu membayar cicilan pembiayaan PNM. Terdapat pula program menabung sampah menjadi emas melalui Bank Sampah Pegadaian yang dibina Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi.
Menurut Maulana, berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa sampah yang dikelola dengan baik tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, Pemkot Jambi terus mendorong edukasi dan pembinaan bersama OJK serta berbagai pihak terkait agar masyarakat mulai mengubah pola pikir terhadap sampah. Pemilahan dari rumah tangga diharapkan menjadi kebiasaan sekaligus bagian dari gerakan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.
Di sisi lain, Jambore OPBM menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan soliditas antara operator bank sampah dengan para pengelola depo di seluruh wilayah Kota Jambi.
Sistem pengelolaan tersebut dirancang secara berjenjang, mulai dari pemilahan sampah di sumbernya, pengumpulan dan pengolahan di depo kecamatan, hingga pengangkutan residu sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkot Jambi juga akan meningkatkan kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya para lurah, melalui pendidikan dan pelatihan. Penguatan tersebut mencakup kedisiplinan, kepemimpinan, serta kemampuan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Terkait perlindungan pekerja, Maulana menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembenahan sistem pengelolaan sampah, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan para operator yang setiap hari bekerja di lapangan.
Menurutnya, pekerjaan pengelolaan sampah memiliki risiko kecelakaan kerja sehingga perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi kebutuhan penting agar para pekerja mendapatkan jaminan apabila mengalami kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia.
"Melalui BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi kecelakaan saat bekerja, bahkan risiko meninggal dunia, mereka memiliki jaminan perlindungan. Kita ingin para operator dapat bekerja lebih tenang karena keselamatan dan kesejahteraan mereka juga menjadi perhatian pemerintah," tutup Wali Kota Maulana.
Jambore OPBM se-Kota Jambi tersebut diikuti 296 peserta yang berasal dari 53 OPBM mandiri dan 243 OPBM Program Kampung Bahagia. Secara keseluruhan, OPBM memiliki cakupan layanan di 1.079 RT atau sekitar 46.889 rumah tangga, dengan melibatkan operator dan kru pengelola sampah.
Melalui penguatan perlindungan jaminan sosial, bantuan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, serta pembenahan sistem pengelolaan sampah, Pemkot Jambi berharap tercipta tata kelola persampahan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Upaya mewujudkan Kota Jambi yang bersih tidak hanya dilakukan melalui pengurangan dan pengolahan sampah, tetapi juga dengan memastikan para pekerja yang berada di garda terdepan menjaga kebersihan kota mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak.