Kota Jambi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial, 1 Dari 42 Kota se-Indonesia
Jumat, 22 Mei 2026
Penulis: Agre Ilham Ramadhani | Editor: Eko Oktavianus
Jambi - Berkat penerapan digitalisasi pendataan terhadap bantuan sosial di Kota Jambi, sehingga penyerahan bantuan kepada masyarakat tidak mampu lebih tepat sasaran dan terpadu, Kota Jambi ditunjuk sebagai salah satu dari 42 Kota di Indonesia sebagai Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil.
Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan di Aula Bapperida Kota Jambi, pada Jumat pagi (22/05/2026), dan dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A,.
Digitalisasi Bantuan Sosial ini guna mengoptimalkan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, terpadu, berkelanjutan, dan transparan, secara berkala Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi telah memanfaatkan teknologi digitalisasi untuk mendukung hal tersebut.
Hal ini merupakan upaya strategis Pemkot Jambi agar akurasi data dapat dilakukan secara real team dan memiliki kehandalan data, sekaligus mengakselerasi digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan disegala bidang.
Dengan penerapan digitalisasi tersebut, maka program - program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya yang menjadi instrument penting untuk memastikan masyarakat rentan mendapat dukungan yang layak bisa lebih cepat terealisasikan demi meningkatkan kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu prioritas utama pembangunan.
Wakil Wali Kota, Diza mengatakan bahwa selama ini ada beberapa kendala dalam pengumpulan data terutama bagi kelompok rentan. Seperti, proses administrasi yang masih manual, keterbatasan intregrasi antar sistem, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta potensi kebocoran dan penyalahgunaan bantuan.
“Sebetulnya bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi yang tidak bekerja, kita terkendala pada data penerima yang belum sepenuhnya dimutakhirkan, potensi penerima ganda atau tidak tepat sasaran. Oleh karena sistem digitalisasi ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut," ungkap Diza.
Ia menyebutkan, dengan berbagai kendala tersebut menyebabkan berbagai persoalan, sehingga terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial, keterlambatan penyaluran, duplikasi data, hingga keterbatasan transparansi.
"Program digitalisasi ini menjadi bagian dari reformasi perlindungan sosial Nasional berbasis data terpadu dan teknologi digital," sebutnya.
Ia berharap, kegiatan ini dapat memberi banyak manfaat baik dari segi pemerintah, maupun bagi masyarakat khususnya di Kota Jambi.
“Seperti yang kita ketahui, di Kota Jambi jumlah masyarakat penerima bantuan sosial masih cukup signifikan, baik melalui PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya. Dengan adanya digitalisasi ini hendaknya dapat mempermudah penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran, transparansi dan akuntabilitas, percepatan proses verifikasi dan penyaluran bantuan, integrasi data sosial secara digital serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan bantuan sosial," harap Diza.
Sejalan dengan itu, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan mampu untuk lebih mensejahterakan masyarakat kurang mampu.
“Dengan ada digitalisasi ini, diharapkan semua orang yang berhak dapat mendaftar mandiri dari rumah dengan memastikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah aktif. Tapi kalau masyarakat belum memiliki IKD bahkan handphone untuk mendaftar, nanti akan ada agen yang akan ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ataupun Dinas Sosial (Dinsos) yang mana 1 agen dapat melayani 100-200 orang," kata Ningrum.
Meski telah melakukan pendaftaran, ia menegaskan, masayarakat belum tentu lolos untuk mendapatkan bantuan.
“Nanti sistem digital ini yang akan menseleksi penerima bantuan, berdasarkan dari data induk yang terhubung keberbagai sistem seperti BKN, Samsat, BPN, bahkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi penerima manfaat memang tepat sasaran. Intinya semua orang bisa mendaftar secara transparan untuk meminimalisir kesalahan penerima manfaat," tutupnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Mardiyanto Arif Rakmadi, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi Imam Dwi Kuncoro, Perwakilan dari Kementerian Sosial, serta jajara terkait di lingkungan Pemkot Jambi.
