Karhutla Mengancam Kualitas Udara, Pemkot Jambi Perkuat Perlindungan Kesehatan Warga
Selasa, 25 Agustus 2026
Penulis: Bowo Prayitno | Editor: Eko Oktavianus
Jambi — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi.
Upaya tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar seluruh jajaran pemerintah bersama pemangku kepentingan meningkatkan langkah pencegahan, penanganan, serta mitigasi dampak karhutla.
Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Gabungan Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Dr. H. Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Manggala Agni Jambi, Jalan Lingkar Barat 1 Nomor 338, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Selasa (25/08/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., unsur TNI dan Polri, Kejaksaan Tinggi Jambi, BMKG, BNPB, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Forkopimda Provinsi Jambi, instansi vertikal, Manggala Agni Jambi, serta seluruh unsur terkait penanganan karhutla.
Rapat difokuskan pada penguatan langkah cepat, terpadu, dan terukur, khususnya di wilayah yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Provinsi Jambi termasuk salah satu dari enam provinsi yang mendapat perhatian khusus karena terdampak karhutla serta menghadapi potensi peningkatan risiko akibat kondisi cuaca.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja secara intensif untuk memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan karhutla benar-benar dilaksanakan di lapangan.
“Alhamdulillah, insya Allah pemerintah terus bekerja. Bahkan ini di hari libur, tidak ada kalender merah, pemerintah terus turun untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk mengantisipasi karhutla,” ujar Raja Juli.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap persoalan karhutla dan meminta seluruh kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah memastikan berbagai langkah yang telah diperintahkan dapat dijalankan secara optimal.
Menurut Raja Juli, kondisi El Niño yang diperkirakan cukup kuat perlu mendapat kewaspadaan tinggi. Kondisi tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan situasi pada 2015, ketika kebakaran hutan dan lahan berdampak sangat luas hingga mencapai sekitar 2,6 juta hektare.
“Ketika itu airport tutup, sekolah tutup, fasilitas kesehatan kolaps, pusat-pusat perekonomian juga terdampak,” jelasnya.
Untuk mencegah kondisi serupa terulang, pemerintah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BPBD, masyarakat, dan seluruh unsur terkait diminta bergerak secara terpadu.
Dalam rakor tersebut, disepakati tiga langkah utama penanganan karhutla di Provinsi Jambi, yakni Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penguatan operasi water bombing, serta penambahan dan penguatan pasukan darat.
OMC direncanakan dilaksanakan pada 27 dan 30 Agustus 2026 dengan memaksimalkan potensi pertumbuhan awan hujan. Operasi tersebut tidak hanya diarahkan ke lokasi kebakaran, tetapi juga ke wilayah lain yang memiliki potensi awan hujan, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan muka air tanah dan mengurangi risiko kebakaran.
Kepala BMKG menyampaikan bahwa pelaksanaan OMC akan dimaksimalkan pada tanggal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan potensi pertumbuhan awan hujan.
Sementara itu, operasi water bombing juga akan diperkuat. BNPB akan menambah satu unit helikopter water bombing untuk Provinsi Jambi, sehingga nantinya tersedia tiga helikopter yang dapat dioperasikan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat.
Penguatan pasukan darat juga terus dilakukan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, BNPB, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Selain upaya pemadaman, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam strategi penanganan karhutla. Raja Juli menyebutkan bahwa proses hukum terhadap dugaan pelanggaran terkait karhutla terus berjalan. Sejumlah berkas perkara tengah diproses dan telah terdapat tersangka.
“Penegakan hukum bagian integral dari proses pemadaman karhutla agar ada efek jera sekaligus pencegahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan lagi,” tegasnya.
Berdasarkan pemantauan dalam rapat, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi masih terdapat titik panas atau hotspot. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Sarolangun sebanyak 159 titik, Tebo 50 titik, Batanghari 7 titik, Tanjung Jabung Barat 8 titik, dan Kabupaten Muaro Jambi 7 titik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemkot Jambi karena asap dari kebakaran di wilayah sekitar berpotensi memengaruhi kualitas udara di Kota Jambi.
Menteri Kehutanan pun mengimbau seluruh masyarakat maupun perusahaan untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, terlebih di tengah kondisi El Niño yang kuat.
Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi cuaca yang sangat kering, sumber api sekecil apa pun dapat berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Jambi, mohon sekali agar tidak menggunakan masa-masa El Niño sangat kuat ini untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,” ujarnya.
Imbauan serupa disampaikan kepada perusahaan agar menghentikan praktik pembakaran dalam kegiatan pembukaan maupun pembersihan lahan.
Pemkot Jambi Tingkatkan Kesiapsiagaan
Sementara itu, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menegaskan bahwa Pemkot Jambi bersama Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak karhutla.
“Kami Pemerintah Kota Jambi, Forkopimda Provinsi Jambi, dari Pak Kapolresta, Pak Dandim, Ketua DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, dari semua ormas, lembaga adat Melayu, dari hasil rakor itu kita semua meningkatkan status kita, artinya semua komponen, baik dari pemerintahan maupun masyarakat, harus siaga terus,” kata Maulana.
Maulana menjelaskan bahwa Kota Jambi pada umumnya lebih banyak menerima dampak asap dari kebakaran yang terjadi di wilayah sekitar, seperti Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, maupun wilayah provinsi tetangga.
Dampak terhadap kualitas udara tersebut mulai dirasakan masyarakat, termasuk terhadap kondisi kesehatan.
Wali Kota melaporkan adanya peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Jambi. Dalam satu minggu terakhir, kasus ISPA meningkat dari rata-rata sekitar 1.700 kasus menjadi sekitar 1.900 kasus.
Kondisi tersebut langsung mendapat perhatian dari BNPB. Sebagai langkah perlindungan masyarakat, BNPB memberikan bantuan sebanyak 5.000 masker kepada Pemerintah Kota Jambi untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat.
Selain masker, Pemkot Jambi juga mengajukan bantuan dua unit mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di sejumlah wilayah yang sumber airnya mulai mengalami kekeringan.
“Kita sudah mengoptimalkan mobil tangki di Kodim dan Batalyon supaya kebutuhan air bisa terdistribusi secara merata, minimal untuk kebutuhan dasar,” terang Maulana.
Menurutnya, laporan mengenai mulai mengeringnya sumber air masyarakat juga diterima dari para lurah, camat, dan ketua RT, khususnya di sejumlah kawasan permukiman.
PAUD hingga SD Kelas II Diliburkan Sementara
Sebagai langkah perlindungan terhadap anak-anak dari dampak kualitas udara akibat kabut asap, Pemerintah Kota Jambi mengambil kebijakan meliburkan sementara peserta didik PAUD, TK, SD kelas I, dan SD kelas II selama tiga hari ke depan.
Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang masih berada pada kisaran 100 hingga 200, sembari pemerintah terus melakukan pemantauan kualitas udara dan penanganan karhutla.
“Kalau sudah konstan di atas 200, maka seluruhnya kita liburkan. Sambil tiga hari terus kita monitor karena upaya-upaya pemadaman terus dilakukan,” ujar Maulana.
Pemkot Jambi akan terus mengevaluasi perkembangan kualitas udara dan kondisi karhutla. Apabila terjadi peningkatan kondisi yang signifikan, langkah lanjutan akan disiapkan untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan dan anak-anak.
Puskesmas dan Rumah Sakit Disiagakan
Untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat paparan asap, Wali Kota Maulana juga memastikan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Jambi telah diperintahkan meningkatkan kesiapsiagaan.
Seluruh puskesmas dan rumah sakit diminta bersiaga menyediakan oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama penderita asma dengan kondisi berat, diimbau segera mendatangi unit gawat darurat rumah sakit maupun fasilitas kesehatan terdekat.
“Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan oksigen segera datang ke rumah sakit maupun puskesmas. Kita sudah memerintahkan seluruh puskesmas untuk standby oksigen, baik di puskesmas maupun di rumah sakit,” jelasnya.
Maulana juga memastikan masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan akibat asap dapat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan dan layanan kesehatan yang tersedia.
Kawasan Bandara Jadi Perhatian Khusus
Dalam rakor tersebut, kawasan sekitar Bandara Sultan Thaha Jambi juga menjadi perhatian khusus.
Menurut Maulana, kawasan di sekitar bandara harus mendapatkan pengawasan dan pengendalian secara serius. Sebab, apabila aktivitas penerbangan terganggu akibat kabut asap, dampaknya dapat meluas terhadap distribusi logistik, mobilitas masyarakat, hingga aktivitas perekonomian.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah wilayah Sungai Gelam.
“Kita terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Forkopimdanya serta dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Yang paling penting, zona kebakaran di sekitar bandara harus dikawal betul,” tegas Maulana.
Pemkot Jambi memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten sekitar, Pemerintah Provinsi Jambi, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, BMKG, dunia usaha, serta masyarakat akan terus diperkuat.
Seluruh langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menekan dampak karhutla, menjaga kualitas udara, melindungi kesehatan masyarakat, memastikan ketersediaan air bersih, serta menjaga keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kota Jambi.
Pemkot Jambi juga kembali mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tidak melakukan pembakaran lahan, khususnya di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.
“Mari bersama-sama menjaga Jambi. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan karhutla adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Wali Kota Jambi, Maulana.